Select Page

Kabar Gembira, Pemerintah Gratiskan Biaya Sertifikasi Halal Untuk UMK

Kabar Gembira, Pemerintah Gratiskan Biaya Sertifikasi Halal Untuk UMK

Ilustrasi. (Foto: ISTIMEWA)

UMINews.com, Pemerintah Indonesia sedang merancang Peraturan Pemerintah (RPP) tentang aturan turunan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Apa yang dilakukan pemerintah itu disambut antusias oleh Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo).

Menurut Akumindo, RPP UU JPH tersebut akan memberikan memudahkan para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendapakan sertifikat halal. Antara lain, mekanisme pengakuan pelaku UMK atau Self Declaration.

“Kami sangat menyambut baik RPP itu yang menunjukkan keberpihakan kepada pelaku usaha mikro kecil. Ini konkret dan jelas,” ucap Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun seperti dikutip dari kontan.co.id, Selasa, 12 Januari 2021.

Kata Ikhsan, Self Declaration akan membuat proses sertifikasi halal tak lama dan berlarut-larut. Selain itu, dengan Self Declaration juga akan menghilangkan biaya dalam sertifikasi halal.

Sebagai informasi, pada draft RPP JPH disebut Pasal 80 ayat 1 yaitu kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku UMK dilakukan dengan Self Declaration.

Terdapat sejumlah standar yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk sertifikasi halal bagi UMK. Salah satunya mengenai kehalalan produk dan bahan yang digunakan, serta adanya pendampingan.

Pendampingan dilakukan oleh ormas Islam atau lembaga keagaam Islam berbadan hukum yang nanti ketentuannya diatur dalam peraturan kepala badan.

Baca Juga:
  Penyebaran Virus COVID-19 Menggila, Pergerakan Pelaku UMKM di Pulau Jawa-Bali Dibatasi?

Ke depannya, UMK memberikan Self Declaration kepada BPJPH untuk dilanjutkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah itu, MUI akan mengeluarkan fatwa kehalalan yang menjadi dasar pengeluaran sertifikasi halal oleh BPJPH.

Kata Ikhsan lagi, Self Declaration yang dimaksud harus sama dengan sertifikasi standar.

Selain kemudahan dalam Self Declaration sertifikasi halal, jika RPP RJP disahkan maka akan menjamin biaya yang gratis bagi sertifikasi halal UMK. Kemudahan tersebut akan membuat UMK terdaftar dan mendapatkan sertifikasi halal.

Sementara itu, Kepala BPJPH Sukoso mengatakan hanya menggratiskan sertifikasi halal di awal saja. Empat tahun kemudian saat memperbarui diharapkan UMK tidak perlu mendapat subsidi lagi untuk sertifikasi halal.

Ditegaskannya, selama empat tahun itu diharapkan para pelaku UMK bias menabung untuk biaya perpanjangan sertifikasi halal. Dengan begitu uang negara yang digunakan untuk menggratiskan di awal dapat dikembalikan untuk digunakan urusan yang lain.

“Empat tahun kemudian harus bisa mandiri dong. Sudah dibantu di awal, empat tahun kemudian harus bayar dong untuk mengembalikan uang Negara,” pungkas Sukoso.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Update COVID-19

INDONESIA

10365 927,380 Kasus
308 26,590 (2.9%) Meninggal
8013 753,948 (81.3%) Sembuh
19 Jan 2021, 11:11 AM (GMT)

Ads

Hosting Unlimited Indonesia