Select Page

Menteri Teten Sebut UU Cipta Kerja Mempermudah Konsolidasi Data Tunggal UMKM dan Koperasi

Menteri Teten Sebut UU Cipta Kerja Mempermudah Konsolidasi Data Tunggal UMKM dan Koperasi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (Foto: Dok Kemenkop UKM)

UMINEWS.COM, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan UU Cipta Kerja membuka ruang untuk melakukan konsolidasi data tunggal mengenai koperasi dan UMKM.

Selama ini, kata Teten Masduki, pemerintah acap kali merasa kesulitan memiliki data tunggal mengenai tersebut karena antara kementerian atau lembaga tidak sinkron.

“Diharapkan dengan UU Cipta Kerja ini akan mempermudah konsolidasi,” kata Teten Masduki melalui siaran pers resminya, Kamis, 29 September 2020.

Menurut Teten, UU Cipta Kerja dibuat dengan tujuan untuk menjawab masalah-masalah utama yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi yang sebelumnya menjadi penyebab mereka tidak bisa berkembang, jika dilihat dari 15 tahun terakhir ini justru struktur ekonomi nasional mengalami stagnasi

“Kalau kita lihat, katakanlah dalam 15 tahun terakhir ini struktur UMKM, usaha mikro mencapai 89 persen, sementara usaha kecil dan menengah tidak tumbuh atau mengalami stagnasi,” ujarnya.

Teten menyebutkan, saat ini struktur ekonomi di Indonesia 99 persen lebih berasal dari UMKM.

Dari jumlah itu, total penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen dan share terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60 persen.

Jadi, lanjut Teten, dari sisi kepentingan UMKM dan koperasi adalah pihak penerima yang paling besar dari manfaat hadirnya UU Cipta Kerja.

Kata Teten lagi, UU Cipta Kerja akan memudahkan pemerintah menyiapkan program strategi nasional (roadmap) pengembangan koperasi dan UMKM. Di mana ada sekitar 18 kementerian dan 43 lembaga, termasuk pemerintah daerah akan diupayakan untuk dikonsolidasikan sehingga diharapkan masalah perencanaan, pengembangan dan evakuasi UMKM dan koperasi akan lebih terarah.

“Ini akan menjadi guide bagi seluruh kementerian dan lembaga itu dengan mudah untuk membantu UMKM menghadapi masalah keuangan, masalah penyerapan produk,” ‘tuturnya.

Melalui UU Cipta Kerja, kata Teten lagi, pemerintah berupaya mengatasi masalah pengangguran di Indonesia yang saat ini jumlahnya cukup signifikan, yaitu sekitar 6,9 juta orang. Belum lagi dampak pandemi COVID-19 yang ikut menyumbang 3 juta angka pengangguran baru.

“Sementara angkatan kerja baru mencapai 3 juta per tahun, sehingga total sekitar 13 juta kebutuhan penciptaan lapangan kerja,” ungkap Teten Masduki.

Masalah pengangguran ini, menurut Teten, akan bisa mempengaruhi capaian target pertumbuhan ekonomi.

Sebelum pandemi, Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, sementara negara-negara lain masih di bawah Indonesia. Kecuali satu dua negara di ASEAN yang lebih banyak mengandlkan kekuatan belanja pemerintan dan konsumsi masyarakat.

“Saya kira dalam 5 tahun kita lihat investasi tidak terlalu signifikan, jadi Indonesia diharapkan dengan cara bagaimana dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau dikaitan dengan upaya deregulasi, debirokrasi, sebenarnya tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah bagaimana ada pemangkasan regulasi yang lebih sederhana. Dan tentunya membantu masalah keuangan yang dihadapi para pelaku UMKM dan koperasi,” pungkas Teten Masduki.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Update COVID-19

INDONESIA

5828 522,581 Kasus
169 16,521 (3.2%) Meninggal
3807 437,456 (83.7%) Sembuh
28 Nov 2020, 1:24 AM (GMT)

Ads

Hosting Unlimited Indonesia