Select Page

Perintah UU: BUMN dan Swasta Wajib Gandeng UMKM

Perintah UU: BUMN dan Swasta Wajib Gandeng UMKM

Ilustrasi UMKM. (Foto: Istimewa)

UMINEWS.COM, Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat beragam. Beberapa di antaranya diminati oleh konsumen yang berada di luar negeri.

Menyikapi itu pemerintah Indonesia akan menyiapkan infrastruktur untuk mendorong agar pelaku UMKM lebih maju. Tidak hanya go online saja, tapi juga dapat memasarkan produk-produknya di luar negeri.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada beberapa produk yang diprioritaskan agar bisa diekspor ke luar negeri. Produk-produk tersebut diminati di luar negeri seperti funiture, perlengkapan rumah, produk makanan dan minuman, hasil laut, hingga fesyen (baju Muslim).

“Produk-produk ini market globalnya ada, jadi diprioritaskan,” kata Teten Masduki.

Kata Teten, pemerintah sangat menyadari diperlukan sinergisitas dengan beberapa pihak seperti swasta dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri untuk mempromosikan atau menjual produk-produk UKM tersebut.

“Kita akan memaksimalkan dan peran swasta dan WNI yang ada di luar negeri (diaspora) dengan memanfaatkan marketing digital di setiap negara. Ini yang akan kami siapkan,” tuturnya.

Diberitahu Teten, saat ini ekspor produk Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) masih terbilang sedikit, yakni hanya 14 persen dari 64 juta pelaku yang ada. Angka ini tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain.

Presiden Joko Widodo, kata Teten Masduki lagi, menginginkan jumlah produk UMKM yang diekspor ke luar negeri harus naik minimal dua kali lipat dari yang sekarang.

Ia pun meminta para pelaku UMKM tidak bersikap ‘minder‘ untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar.

Problem yang dihadapi mayoritas pelaku UMKM adalah masih berjalan sendiri-sendiri, tidak seperti dengan negara lain yang sudah terkoneksi dengan perusahaan besar.

“Kalau enggak salah, UMKM yang sudah terkoneksi dengan perusahaan besar saat ini kurang dari 5 persen,” ujarnya.

BUMN dan swasta wajib gandeng UMKM

Pemerintah RI bersama DPR telah mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satu poin dalam UU tersebut mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta (investor) untuk melibatkan UMKM di daerah-daerah dalam setiap kegiatan investasinya.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan kepedulian BUMN pihak swasta akan sangat membantu pertumbuhan UMKM di kemudian hari.

“Dengan adanya UU Omnibus Law yang mewajibkan BUMN dan swasta sangat membantu berkembangnya UMKM ke depannya,” kata Ikhsan Ingratubun.

Menurutnya, kewajiban itu sebelumnya tidak atur dalam UU terdahulu. Dan kini telah diatur sangat jelas dalam UU Omnibus Law.

Lebih detail lagi dijelaskan, investor-investor besar wajib menggandeng UMKM daerah-daerah melalui BKPM.

Aturan tersebut tercantum dalam Bab 5 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bagian ke-10 soal Partisipasi UKM dan Koperasi pada Infrastruktur Pabrik Pasal 104 beleid tersebut.

Berikut bunyi dari UU Omnibus Law yang mengatur tentang kewajiban BUMN dan pihak swasta melibatkan UMKM:

(1) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik yang mencakup, terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, dan infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang bersangkutan.

(3) Ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik pada ayat (1) dan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lalu, di Bagian Keenam soal Kemitraan Pasal 90 tersebut ditambahkan bahwa setiap investor besar yang berkenan bermitra dengan UMKM bakal mendapatkan insentif dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sayangnya, besaran insentif yang diberikan tak dirinci dalam beleid itu.

Berikut bunyinya:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis ayat 2 pasal 90 beleid itu.

Nah, sudah sangat jelas sekalikan penjelasan UU Omnibus Law Cipta Kerja di atas. Jadi tidak ada alasan lagi bagi BUMN, BUMD, dan swasta untuk tidak melibatkan UMKM dalam setiap kegiatan investasinya.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Update COVID-19

INDONESIA

5092 543,975 Kasus
136 17,081 (3.1%) Meninggal
4361 454,879 (83.6%) Sembuh
01 Dec 2020, 6:33 AM (GMT)

Ads

Hosting Unlimited Indonesia