Select Page

Terobosan UU Cipta Kerja, Pelaku UMK Bisa Dirikan Perusahaan Tanpa Notaris

Terobosan UU Cipta Kerja, Pelaku UMK Bisa Dirikan Perusahaan Tanpa Notaris

Komunitas Masyarakat Uminiaga Indonesia (MAUNESIA) bersama UMINews.com menggelar acara Kopdar di wilayah Tangerang beberapa waktu lalu. (Foto: Dok Maunesia)

SESUAI dengan Pasal 153A UU Cipta Kerja, peraturan turunan yang tengah disiapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenhuk HAM RI) akan mengatur lebih lanjut mengenai teknis pendirian perseroan terbatas yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Dalam aturan terbaru ini, perseroan terbatas mikro dan kecil dapat didirikan oleh hanya 1 (satu) orang pendiri dan dilakukan hanya berdasarkan surat pernyataan pendirian, sehingga tidak lagi melibatkan notaris seperti pada pendirian Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya.

Mengutip pernyataan Santun Maspari Siregar, Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI di acara Webinar Serap Aspirasi RPP UU Cipta Kerja dengan tema ‘Kemudahan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah’ yang digelar berkat kerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) beberapa waktu lalu, bahwa “Pemohon (pelaku UMK) cukup melakukan deklarasi dengan mengisi form secara daring yang tersedia dalam laman ahu.go.id.”

Masih mengutip perkataan Santun Maspari Siregar, ke depan jasa notaris menjadi dibutuhkan ketika perusahaannya bersangkutan sudah menjadi lebih besar.

Perseroan terbatas dalam kategori usaha mikro dan kecil (UMK) yang didirikan oleh perseorangan umumnya memiliki karakteristik di mana pemegang saham adalah juga pengurus (direksi) dari perseroan. Jadi, untuk mempermudah usaha yang masuk dalam kategori mikro dan kecil ini, mulai dari Pendirian, perubahan sampai dengan pembubaran dapat dilakukan tanpa menggunakan akta notaris melainkan menggunakan surat pernyataan. Status badan hukumnya sendiri akan diperoleh sejak keluarnya Sertifikat Pendaftaran dari Ditjen AHU.

Baca Juga:
  Makna Hari Sumpah Pemuda Bagi Pelaku Kewirusahaan

Secara alur, proses pendirian perseroan terbatas perorangan yang diuraikan dalam RPP turunan dari UU Cipta Kerja itu pun relatif sederhana melalui sistem daring (online).

Pertama, Pemohon membuka laman ahu.go.id. Kedua, Pemohon mengisi pendataan pendirian. Dan langkah terakhir atau ketiga, Pemohon mengunduh bukti pendaftaran.

Tak hanya itu, selain alur yang dibuat sederhana, kemudahan lainnya adalah pengumuman badan hukum dilakukan di laman web AHU dan tidak diperlukan pengumuman pada berita negara, serta kewajiban melaporkan keuangan juga dilakukan dengan format sederhana secara online.

Terkait laporan keuangan ini, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI tengah berupaya mengumpulkan informasi dengan bertanya ke kalangan akademisi, termasuk Kementerian Keuangan terkait seperti apa konsep laporan keuangan sederhana yang bisa dimengerti semua pihak.

 

Penulis:

drg Yosh Adiguna Young – Pemerhati Masalah UMKM Indonesia/Anggota Komunitas Maunesia

1 Comment

  1. Avatar

    Mantap…👍👍👍

    Reply

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Update COVID-19

INDONESIA

5702 1,577,526 Kasus
126 42,782 (2.7%) Meninggal
6349 1,426,145 (90.4%) Sembuh
13 Apr 2021, 9:46 AM (GMT)

Ads

Hosting Unlimited Indonesia